Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Yang Disetujui Oleh Dpr Disebut

Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah yang Disetujui DPR

Dalam mengelola keuangan negara, pemerintah memiliki sebuah rencana yang menjadi acuan selama satu tahun anggaran. Rencana ini disusun secara komprehensif dan harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui DPR tersebut dikenal dengan istilah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

APBN merupakan instrumen penting dalam pengelolaan fiskal negara. APBN memuat perencanaan penerimaan dan pengeluaran negara, sehingga berperan sebagai alat untuk memproyeksikan pendapatan dan mengatur belanja negara selama satu tahun anggaran.

Penyusunan APBN

Penyusunan APBN merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak. Proses penyusunan APBN dimulai dengan penyampaian nota keuangan oleh presiden kepada DPR. Nota keuangan tersebut memuat rancangan APBN yang akan menjadi dasar pembahasan antara pemerintah dan DPR.

DPR kemudian membentuk Panitia Anggaran (Banggar) yang bertugas mengkaji dan membahas rancangan APBN bersama pemerintah. Pembahasan tersebut meliputi aspek pendapatan, belanja, dan defisit atau surplus anggaran. Setelah melalui serangkaian pembahasan dan negosiasi, Banggar dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN.

Pengesahan APBN

RUU APBN kemudian diajukan ke DPR untuk disahkan menjadi Undang-Undang APBN. Pengesahan APBN dilakukan melalui sidang paripurna DPR. Jika RUU APBN disetujui oleh mayoritas anggota DPR, maka RUU tersebut resmi menjadi Undang-Undang APBN dan menjadi rujukan dalam pengelolaan keuangan negara selama satu tahun anggaran.

Jenis-Jenis APBN

APBN terdiri dari dua jenis, yaitu:

• APBN Normal, yaitu APBN yang disusun pada masa ekonomi normal dan tidak terdapat keadaan luar biasa.
• APBN Khusus, yaitu APBN yang disusun pada masa keadaan darurat atau luar biasa, seperti bencana alam atau krisis ekonomi.

Fungsi APBN

APBN memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:

• Sebagai alat perencanaan dan pengendalian keuangan negara
• Sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah
• Sebagai alat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara
• Sebagai alat distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

Tren dan Perkembangan APBN

APBN terus mengalami tren dan perkembangan seiring dengan perubahan kondisi ekonomi dan politik. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat beberapa tren dan perkembangan dalam penyusunan dan pengelolaan APBN, antara lain:

• Defisit APBN: Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mengalami defisit APBN yang cukup besar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti penurunan pendapatan negara akibat pandemi COVID-19 dan peningkatan belanja pemerintah untuk penanganan pandemi.
• Utang Negara: Utang negara Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh defisit APBN dan kebutuhan pemerintah untuk membiayai belanja negara.
• Reformasi Perpajakan: Pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan pendapatan negara. Reformasi tersebut meliputi penyederhanaan sistem perpajakan, peningkatan pengawasan, dan pemberian insentif bagi wajib pajak.

Tips dan Saran

Berikut adalah beberapa tips dan saran terkait APBN:

• Pahami APBN: Membaca dan memahami APBN penting untuk mengetahui bagaimana pemerintah mengelola keuangan negara.
• Berikan Masukan: Masyarakat dapat memberikan masukan kepada pemerintah terkait APBN melalui lembaga perwakilan rakyat, seperti DPR atau DPRD.
• Awasi Pengelolaan APBN: Masyarakat memiliki hak untuk mengawasi pengelolaan APBN. Pengawasan dapat dilakukan melalui lembaga pengawas independen, seperti BPK atau KPK.

Dengan memahami APBN dan memberikan kontribusi dalam pengelolaannya, masyarakat dapat turut serta dalam pembangunan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

FAQ

1. Apa itu APBN?

   APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh DPR dan memuat perencanaan penerimaan dan pengeluaran negara.

2. Siapa yang menyusun APBN?

   APBN disusun oleh pemerintah dan dibahas bersama DPR.

3. Apa fungsi APBN?

   APBN memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai alat perencanaan, kebijakan fiskal, transparansi, dan distribusi pendapatan.

4. Bagaimana APBN disetujui?

   APBN disetujui melalui sidang paripurna DPR.

5. Apa perbedaan APBN Normal dan APBN Khusus?

   APBN Normal disusun pada masa ekonomi normal, sedangkan APBN Khusus disusun pada masa keadaan darurat atau luar biasa.

Kesimpulan

APBN merupakan instrumen penting dalam pengelolaan keuangan negara. APBN disusun dan disetujui melalui mekanisme yang melibatkan pemerintah dan DPR. Dengan memahami APBN, masyarakat dapat turut serta dalam mengawasi dan memberikan kontribusi dalam pembangunan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Bagi yang tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang APBN, dapat membaca Undang-Undang APBN atau Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.